Menjemput Maut di Barak Latsarmil: Ketika Koperasi Dijejali Amunisi

Hukumkini – Lima nyawa melayang sia-sia di barak Latihan Dasar Militer (Latsarmil). Bagi birokrat pencinta statistik, angka lima mungkin sekadar remah dalam program nasional Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Namun bagi nalar publik yang sehat, petaka ini adalah buah dari syahwat militerisasi yang kebablasan. Sungguh absurd, para calon manajer Koperasi Desa dan Kampung Nelayan yang disiapkan untuk mengelola buku kas dan memperkuat ekonomi rakyat, justru diseret ke medan latihan fisik yang brutal, seolah-olah mereka adalah kombatan yang hendak dikirim ke palagan perang.

Di sinilah letak kedunguan kebijakan kita. Kementerian Pertahanan dan para perancang program tampaknya gagal membedakan antara disiplin akuntansi dengan disiplin angkat senjata. Untuk melahirkan seorang manajer koperasi yang andal, modal utamanya adalah integritas, akuntabilitas, serta kemampuan membangun kepercayaan masyarakat. Peradaban modern dan sejarah Islam telah khatam mengajarkan bahwa kejayaan ekonomi digerakkan oleh Al-Amin sifat tepercaya dan profesionalisme bukan oleh ketangguhan merayap di bawah kawat berduri atau bentakan sersan pelatih.

Memasukkan doktrin militeristik ke dalam urusan sipil ekonomi bukan sekadar salah alamat, melainkan bentuk penyimpangan orientasi. Pembentukan karakter yang diklaim pemerintah kini justru berlumuran darah. Ketika sebuah program negara berujung pada hilangnya nyawa warga negaranya sendiri, alasan “evaluasi administratif” atau “penyempurnaan prosedur” adalah bentuk cuci tangan yang paling memuakkan. Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia (SDM) sama sekali tidak punya harga yang sepadan jika harus ditukar dengan nyawa.

Kini, publik menuntut pertanggungjawaban yang radikal, bukan sekadar basa-basi investigasi internal Kementerian Pertahanan. Siapa yang bertanggung jawab atas mitigasi risiko yang teledor? Di mana standar fasilitas kesehatan saat para pemuda itu tumbang? Transparansi penuh adalah harga mati. Pemerintah harus menghentikan obsesi mengaburkan batas antara wilayah sipil dan militer. Membangun bangsa yang kuat tidak perlu dilakukan dengan cara meremukkan kemanusiaan. Lima pemuda itu gugur sebelum sempat mengabdi, menjadi martir dari sebuah sistem yang lebih menghargai simbol ketegasan semu ketimbang perlindungan terhadap nyawa manusianya sendiri. Cukup sudah.