Category Hukum Nasional

Jakarta – Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkap ada Rp 357 miliar diduga hasil pemerasan terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Jumlah itu diketahui berdasarkan laporan transaksi keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).Setyo mengatakan laporan PPATK…

Hukumkini, Jakarta – Dua pengusaha dari PT KEM, Temurila dan Miki Mahfud, divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan sertifikat K3 di Kemnaker. Hakim menyatakan Temurila dan Miki bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama.“Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Temurila dan…

Hukumkini.com, JAKARTA – KPK mengungkap identitas pejabat di Lingkungan Imigrasi yang ditangkap dalam OTT. Dia adalah Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Ronald Arman Abdullah. “Salah satunya itu,” kata juru bicara KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi soal Kanim Jakarta Barat turut…

Hukumkini.com,Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan oleh Mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero) Antonius Kosasih terkait kasus investasi fiktif di PT Taspen pada tahun 2019. “Amar putusan: tolak kasasi terdakwa,” demikian seperti dikutip dari laman MA, Rabu (3/6/2026). Dengan putusan tersebut, Antonius Kosasih harus tetap menjalani…

Jakarta,Hukumkini – Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) digeledah Kejaksaan Agung (Kejagung) sehari setelah pucuk pimpinannya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Kasus apa yang bikin BGN disasar kejaksaan?Seperti diketahui pada Selasa, 2 Juni, malam, pemerintah mengevaluasi para bos BGN. Ada tiga orang…

Bandar Lampung – Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Lampung, menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi. Hakim menyatakan status tersangka Arinal dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen pada PT Lampung Energi Berjaya (LEB)…

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus dugaan korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Sumatera. Hal itu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru. “Di mana KPK kemudian menerbitkan Sprindik baru per…